UNAIR Executive Education

✨Frequently Asked Question✨

Pertemuan 5
Batch 3

No. Nama Lengkap Pertanyaan Jawaban
1 Desa Susukan_Bumdes Surya Karya Mandiri_Jabar Apakah Benar Bahwa Kedepannya Semua Produk Subsidi Pemerintah Dikelola Oleh KOPDES. Ya, arah kebijakan nasional melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 memang mengamanatkan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi simpul distribusi utama berbagai produk strategis, termasuk sembako, pupuk, dan layanan subsidi. Namun, implementasinya dilakukan bertahap dengan sistem kemitraan antar-BUMN dan koperasi desa, bukan monopoli tunggal.
2 Desa Bayah Timur_Bumdes Cahaya Tmur_Banten Ijin bertanya Bu untuk kdkmp desa kami blm berjalan baru pembentukan dan membereskan akta notarisnya tdi di bahas klw kdkmp itu harus ikut andil di MBG sedangkan yg ada saat ini seolah kdkmp TDK ikut dan TDK di libatkan di bidang tersebut yg ingin saya tanyakan bagaimana supaya kopdes itu benar benar andil di bidang tersebut secara ngelink dari pusat sampai ke bawah Pastikan KDKMP memiliki legalitas lengkap (akta, NPWP, rekening koperasi) dan mengirimkan data potensi desa ke Kemenkop melalui platform Simkopdes. Setelah itu, KDKMP dapat mengajukan kemitraan program MBG (Mitra Bangun Gotong Royong) dan ikut dalam rantai pasok nasional melalui Himbara, BULOG, atau BUMN pangan. Intinya, KDKMP harus aktif dalam ekosistem agregator nasional, bukan menunggu penunjukan.
3 Desa Lopait_Bumdes Karya Mandiri Sejahtera_Jateng Pertanya kami KDMP dan BUMDes sama-sama dibentuk untuk peningkatan dan perkembangan ekonomi desa sementara unit usaha yang sudah ada sudah ditangani oleh BUMDes, sebenarnya kami ingin sekali berkolaborasi dengan KDMP, tetapi kami belum menemukan sistem yang bisa related untuk kami bisa kolaborasi, karena KDMP tidak memiliki maping resource seperti yang kami lakukan, dan apakah masih related adanya koperasi sementara badan usaha yang dimiliki oleh desa selalu ditarget dengan profit yang siknifikan. Sementara desa hanya memiliki sejumlah kecil resource yang dapat diblowup menjadi usaha. Sementara modal usaha yang disediakan oleh HIMBARA untuk KDMP itu adalah pinjaman yang harus dikembalikan mungkin dengan cicilan rutin, tolong penjelasannya? Terimakasih Koperasi bisa melakukan bisnis sebagai bada usaha berbadan hukum, oleh karena itu dalam kolaborasi antara Bumdes dan Koperasi bisa dilakukan dalam satu ranah bisnis dimana koperasi bisa melakukan peminjaman dana dan pencatatan keuangan usaha yang dilaporkan langsung ke kepala Desa sedangkan Bumdes yang melakukan pengelolaan operasional bisnisnya.
4 Desa Susukan_KDMP Susukan_Jabar KDKMP sebagai aggregator apakah bisa mendaptkan Harga yang kompetitif untuk Sembako misalnya, karena persaingan dengan Grosir2 di desa sudah cukup besar Bisa. Sebagai aggregator, KDKMP memiliki akses pembelian langsung dari BUMN pangan, BULOG, dan mitra logistik dengan harga khusus (kuota nasional). Mekanisme ini membuat koperasi bisa menjual sembako dengan margin wajar tanpa kalah bersaing dengan grosir desa.
5 Desa Tanjung Agung_Bumdes Raja Madani_Bengkulu Koperasi Merah Putih Bisa Ajukan Permodalan Lewat Bank Himbara... Namun Info yang Kami dapatkan Bahwa Dana Desa yang menjadi Anggunan Pinjaman Tersebut..... Tentunya Ini Jadi Masalah Baru Apakah Mungkin Kepala Desa Memeberikan Dana Desa Terseebut ??? JadiLangkah Apa yang Perlu KDMP ini Buk ? Mohon Penjelasannya Tidak, dana desa tidak boleh dijadikan agunan pinjaman, karena dana tersebut bersumber dari APBN dan bersifat publik. KDKMP dapat mengakses permodalan lewat skema bisnis (proposal 5 in 1 BUMN model) melalui Himbara, tetapi jaminannya adalah aset koperasi dan cash flow usaha, bukan dana desa.
6 Desa Singajaya_KDMP_Jabar Utk pembagian SHU apakah ada Regulasi yg sdh baku dari Kementerian, atau berdasarkan ART dr KDKMP? Terima Kasih Ibu. Belum ada aturan tunggal nasional. Pembagian SHU tetap mengikuti AD/ART dan keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) masing-masing KDKMP, dengan prinsip keadilan: sesuai kontribusi modal dan transaksi anggota. Pedoman dasarnya tetap mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian.
7 KDMPCiasemgirang bagaimana dengan Kerjasama pupuk dan kdmp? kami berharap kdmp menjadi agen Utama dalam penyaluran pupuk dengan Harga yg tidak membenani kedua belah pihak, baik kdmp maupun petani. karena di desa kami ciasemgirang, subang, data petani sudah akan masuk ke Simkopdes. terimakasih. KDKMP diarahkan menjadi agen utama pupuk dan saprodi desa, bekerja sama langsung dengan BUMN Pupuk dan BULOG, dengan sistem harga dan kuota khusus. Data petani yang terdaftar di Simkopdes akan menjadi dasar penyaluran, sehingga harga tetap wajar dan menguntungkan bagi petani maupun koperasi.
8 Desa Tajurhalang_Cijeruk ijin bertanya, kami dari desa tajurhalang. apakah sektor pariwisata bisa menjadi anggota KDMP? Bisa. KDKMP bersifat terbuka dan lintas sektor, sehingga unit pariwisata desa boleh menjadi anggota selama memberikan kontribusi ekonomi bagi komunitas. Sektor wisata bahkan dapat memperkuat KDKMP dari sisi promosi produk lokal dan layanan desa digital.
9 Desa Tersidilor_Bumdes Lumbung Rejeki dan KDMP selamat pagi, kami dari bumdesa lumbung rejeki tersidilor dan KDMP Tersidilor, Alhamdulillah kami sudah Terhubung kerjasama dengan Pupuk Indonesia dengan menjadi KPL dan Titik Serah untuk kebutuhan Pupuk Di Desa Tersidilor, Dan Arah selanjutnya kami akan bekerja sama dengan MBG Sebagai supllier gas, pertanyaan kami, mohon berikan penjelasan terkait prosposal untuk kerjasama dengan MBG sebagai pemasok Gas Elpiji, Terima Kasih, Sukses selalu untuk Program Desa Brilian BRI Batch 3 Dalam Simkopdes untuk memudahkan proses proposal dalam pengajuan kebutuhan LPG kepada Pertaniaga bisa langsung menggunakan Simkopdes untuk memudahkan proses pengajuannya
10 Desa Sukanegara_ Yang membedakan antara KDMP dan Bumdes? yang mana sama-sama menggunakan dana dari Desa? Koperasi dan Bumdes sama-sama program pemerintah, yang dimana sekarang difokuskan kepada koperasi untuk tumbuh hingga ranah internasional. Dalam program ini diharapkan koperasi bisa untuk masuk ke ranah bisnis yang lebih besar untuk agar laba usaha dari bisnis bisa kembali ke anggota dibandingkan kepada pemangku kepentingan perusahaan. Anggaran yang digunakan untuk Himbara yang dijadikan menjadi produk pinjaman merupakan alokasi dana APBN yang dianggarakan untuk disalurkan kepada desa.

Semoga informasi ini membantu, Bapak/Ibu 🙏🏻
Jika masih ada pertanyaan, silakan hubungi admin melalui WA berikut: